Menelisik secara lebih jauh ada sesuatu yang sangat menarik, apa yang di ungkapkan oleh peraih hadiah nobel perdamaian Nelson Mandela tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa memang sangat susah dan rumit ketika pemerintahan tidak memiliki keuletan tekat dan kerjasama yang kuat. Pasalnya, dalam menggerakkan sebuah pemerintahan seringkali dihadapkan pada persoalan steakholder personal. Kita tahu bahwa, sistem pemerintahan memiliki struktur pembagian kerja yang sudah ditentukan orangnya sesuai dengan jobnya masing-masing.
Akan tetapi, keberadaan pembagian dan penentuan job kerja itu, belum tentu bergerak dan berjalan sesuai apa yang diharapkan. Artinya, ketidakmampuan SDM individu dan rapuhnya struktur yang tersusun menjadi momok sekaligus ancaman serius terhadap gagal dan suksesnya suatu nahkoda pemerintahan. Misalkan pemerintahan Indonesia sekarang dengan seabrek persoalan internal bangsa yang menumpuk, contoh kasus bail out Bank Century yang hingga kini belum ada keterangan yang jelas. Selain itu, persoalan lain seperti makelar kasus serta adanya karupsi dana pajak di tingkat elite birokrasi, yang pernah dilakukan oleh Gayus Tambunan juga masih menggantung.
Belum puas disitu, keputusan praperadilan SKPP atas Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dengan rivalnya Anggodo sama sekali belum menemukan jalan keluar berupa penegekan hukum yang adil. Masih berkutat pada permasalah serius yang dihadapi negara Indonesia, akhir-akhir ini persoalan baru itu menyeruak lagi, yakni terkait masalah wacana Dana Aspirasi, yang sejatinya itu rawan terjadi manipulasi dan korupsi. Dana Aspirasi sendiri muncul berangkat dari salah satu kebijakan yang diusulkan oleh pihak yang merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri.
Atas dasar itulah, mengapa ketimpangan demi ketimpangan yang melanda di internal sistem pemerintahan selalu memunculkan rasa kecurigaan yang berlebihan. Sebab, pemerintahan merupakan elan vital dalam sebuah negara. Karena itu, aspek kebulatan tekat (i'tikat baik) bersama dari seluruh elemen-elemen pemerintah menjadi kunci sekaligus point yang akan mengantarkan sebuah kehidupan negara yang gemah ripah loh jinawi. Lantas bagaimana dengan mekanisme kerja serta aktualisasinya? Perlu diketahui bahwa semuanya itu bisa realisasikan selama ada niat dan i'tikat yang kuat.
Dalam pembentukan struktur pemerintahan, berbagai hal sebenarnya telah terkonsep dengan sangat baik. Pembentukan itu meliputi pembagian kerja yang sudah tersusun di bidang yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tentunya untuk lebih mengetahui hakekatnya, perlu sekiranya kita menengok dan belajar dari filsafat sepak bola. Dimana dalam permainan sepak bola kita kenal ada yang namanya penjaga gawang yang tugasnya mengamankan gawangnya agar tidak kemasukan bola oleh lawannya. Selain itu sepak bola juga ada pemain back, play maker, serta yang paling menentukan streiker.
Masing-masing job itu ditempati oleh orang-orang yang sudah ditentukan sesuai kemahiran yang dikuasainya. Yakni ketika play maker yang bergerak, di sini semua pembagian umpan dan pengarahan bola sepenuhnya berada di tangan seorang play maker. Dari play maker kemudian diberikan kepada streiker. Dari situlah tugas seorang streiker sedang diuji, yakni mampu atau tidak ia membobol gawang lawan. Kondisi ini menampakkan bahwa permainan sepakbola selain membutuhkan taktik, tetapi juga memerlukan kerjasama yang kuat. Kerjasama dalam sepak bola inilah yang seharusnya bisa dijadikan inspirasi para birokrat pemerintah Indonesia.
Berbeda Dengan Tujuan Sama
Meski antar pemain memiliki tugas yang berbeda dan cuma hanya ada satu bola dan satu gawang lawan, namun tetap visi dan misi mereka adalah satu, bagaimana cara untuk mendapatkan kemenangan. Yakni sebuah kemenangan yang nantinya bisa dinikmati dan dirasakan bersama. Bukan kemenangan yang ingin dinikmati secara individu melalui jalan oportunis dan lain sebagainya. Inilah setidaknya yang memacu dan menjadi kelebihan serta pelajaran tersendiri dari hasil memahami filsafat sepak bola.
Kaitannya dengan pemerintahan Indonesia juga sama sebenarnya, di mana Indonesia juga memiliki beberapa struktur seperti dalam permainan sepak bola. Yaitu adanya lembaga-lembaga yang bertugas sesuai apa yang telah diembankannya. Misalkan pemerintah Indonesia memiliki menteri pertahan dan kelautan, yang memiliki tugas melestarikan dan menjaga laut kita. Bukan sebaliknya, justru membiarkan laut kita selalu dicuri oleh negara tetangga. Ini sungguh sangat ironis. Seperti dalam sepak bola ada seorang play maker, hal yang sama ada juga di pemerintahan. Apa itu, menteri keuangan yang bertugas mensuplai dan menstabilkan kondisi keuangan serta mengatur berbagai dana kebutuhan-kebutuhan negara. Mana yang memerlukan dan mana yang tidak perlu.
Begitu halnya juga presiden, disini presiden bisa dikatakan sebagai seorang streiker yang memiliki tugas mengatur bagiamana bisa menjebol jala lawan. Ini artinya, semua rangkaian agenda tugas dan job-job dalam pemerintahan mau tidak mau harus berhasil. Jika semuanya yang ada di kabinet pemerintahan menyadari akan tugasnya masing-masing, tidak menutup kemungkinan kesuksesan dikabinet pemerintahan bukan menjadi sesuatu yang nisbi dan sulit. Namun ironisnya, justru yang terjadi sebaliknya, memang mereka sadar bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, tapi mereka mengesampingkan job kerja yang seharusnya dijalankan. Sedangkan aspek kerjasama, sama sekali tidak diperhatikan.
Hal ini tak ubahnya seperti kiper (penjaga gawang) yang sangat ambisius ingin memasukkan bola ke gawang lawan sendirian dengan melupakan bahwa tugasnya adalah menjaga gawangnya dari musuh. Selain itu, sang kiper tersebut juga tidak sadar bahwa ia memiliki kawan-kawan yang sebenarnya bisa membantunya untuk memaksukkan bola ke gawang musuh. Karena sang kiper sudah buta kesadaran, bisa dibayangkan, akankah sang kiper tersebut mampu mencetak gol atau sebaliknya justru gawangnya sendiri dibobol oleh lawan? Yang ada sang kiper itu akan memperoleh kekalahan. Ironis bukan!
(Koran Merapi, 15/6/2010)
Oleh: M. Romandhon MK, Direktur pelaksana Lembah Kajian Peradaban Bangsa (LKPB), Fak Adab dan Ilmu Budaya UIN Yogyakarta.
0 komentar:
Posting Komentar