Atmosfer Politik Bojonegoro

imago.or.id - Berbicara tentang realitas atmosfer politik Bojonegoro, kiranya hal tersebut  jangan hanya menjadi suatu wacana tetapi semua itu perlu diaplikasikan untuk Bojonegoro. Namun ada beberapa kendala terkait jarak yang jauh yang memisahkan kita dari realitas yg terjadi di Bojonegoro, shg kita hanya bisa meneropong dari jauh.

Masalah desentralisasi tidak lepas dari politik, ekonomi dan kehidupan sosial begitu halnya di Bojonegoro. Di Era desentralisasi saat ini, ada suatu perubahan mendasar dalam konteks hubungan pusat daerah. Kewenangan daerah dalam self management tidak hanya dalam politik tapi juga ekonomi yang disesuaikan dengan konteks yuridisnya.

Perlu kita cermati, kewenangan daerah lebih besar tapi dalam hal ini dengan kewenangan yang luar biasa itu apakah bisa mampu mewujudkan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Di satu sisi, daerah bisa membuat kebijakan dengan caranya sendiri. Namun ada peluang besar para pejabat daerah untuk melakukan penyimpangan2 terkait pelaksanaan kewenangan tersebut.

Lantas, sebagai mahasiswa seharusnya kita punya suatu respon terhadap daerah kita. Terkait dengan kebijakan mahasiswa lebih punya satu komitmen dan wacana lebih luas dalam kontribusi terhadap daerah. Namun selama ini belum pernah dilibatkan dalam konteks partisipasi dalam perumusan kebijakan. Maka, peluang-peluang tersebut perlu kita manfaat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di era desentralisasi. Perlu dibangun suatu komunikasi antara warga dan daerah sehingga masyarakat mampu mengoptimalkan fungsinya dalam social control.

Isu-isu salient dalam atmosfer politik Bojonegoro :

Menurut kelompok 1

1. Kedewasaan politik sudah cukup tinggi, gerakan pemuda mulai nampak
2. Organisasi-organisasi pemuda berpotensi jadi kekuatan
3. Reformasi masih sedikit membelok dari essensinya sehingga perlu suatu gerakan konkret tidak hanya demo.misalnya sebagai mahasiswa dengan melakukan suatu kontribusi riil tidak hanya berkonsep
4. Sifat hedon masih tinggi di kalangan pemuda sehingga kedepannya bisa

Menurut kelompok 2

1. Politik aliran vs politik kepentingan masih marak : NU vs Muhammadiyah
2. Partisipasi politik : sebagian besar potensi golput dari kaum muda
3. Profil kepemimpinan : masih didominasi kalangan tua, partisipasi pemuda (caleg,dll) belum terlalu terlihat karena mungkin terkendala oleh kurangnya pengalaman

Menurut Kelompok 3

1. Tentang pelimpahan kewenangan harus ada kesiapan pemda, modalnya a.l SDA, kinerja birokrasi, dan civil society yg di dalamnya menyangkut pemuda.
2. Potensi daerah belum terlalu dieksplor dan dioptimalkan sehingga banyak pemuda yang tidak menyedari potensi dan peluang daerahnya di era otonomi daerah
3. Pemuda terlalu terpengaruh budaya asing, kurang menggali budaya daerah

What’s urgen to learn and do more ?

• Hubungan birokrat dan rakyatnya
• Bagaimana daerah mengatur perekonomiannya sehingga tidak ketimpangan
• Masalah investasi (hubungan daerah dengan internasional)

So, bagaimana kita bisa jadi balancer (penyeimbang) pelaksanakan kebijakan terkait implementasi desetralisasi :

• Tindakan persuasive : melalui Partisipasi berupa komunikasi intensif pemuda sehingga membangun suatu hubungan yang sinergis antara birokrat dan rakyat
• Tindakan opositif : demonstrasi in peace tapi cenderung tidak efektif.
• Analisis keuangan daerah serta alokasinya, setelah itu kita bisa mencari celah dan momentum yang tepat untuk berkomunikasi dengan pemerintah

Question and answer :

• Defirentia One : Bagaimana prospek Bojonegoro ke depan dalam implementasi desetralisasi, berpotensi berhasil atau gagal ? Tergantung sikap warganya,ingin maju atau tidak. Juga ada 4 pilar yang perlu dimaksimalkan : pendidikan, kesehatan, dll
• Ayik : Pantaskah bojonegoro menerima award tentang akuntanbilitas? Pantas aja
• Gigih :  Bagaimana pergerakan mahasiswa? Bagus bagus…apalagi Imago

Terkait tentang pelaksanaan desentralisasi, ada dua dilemma yaitu antara berhasil dan kegagalan. Makayang terpenting adalah mengoptimalkan sumberdaya.

Ada 2 mekanisme pengawasan daerah oleh pemerintah pusat :

• Pengawasan preventif : terhadap suatu kebijakan yg belum dilakukan. Rancangan perda harus ditinjau gubernur sebagai wakilpemerintah pusat
• Pengawasan Represif : pengawalan yang sudah dilakukan tetapi tidak menguntungkan shg pemerintah pusat bisa mencabut.

What’s urgen to build good governance?? Akuntanbilitas, kredibilitas, integritas

Ada beberapa hal yg hrs di follow up olehkita :

1. prepare infrastruktur yaitu basis2 keilmuan yang diimplementasikan dan saling melengkapi satu sama lain.
2. Pembangunan kesadaran berpikir tentang permasalahan di daerahnya : jangan apatis atau pragmatis sempit
3. Suporting : mendorong daerah melalui forum komunikasi secara cultural, structural, politik, dll. Demonstrasi bisa saja tetapi tidak terlalu efektif, tidak memberi suatu nilai tawar dan tidak bisa memberi solusin konkret.

Oleh : Ridzwan,S.HI dan Budi (Divisi Kajian dan Keilmuan IMAGO)

Yogyakarta, 30 Mei 2009